Pendidikan

Dugaan Pungli, Pihak MTSN 5 Tiku Minta Uang Untuk Siwa Pergi Ujian

Agam, Palikopost.com – Pemerintah sudah melarang adanya pungutan di tingkat pendidikan baik di sekolah Swasta maupun Negeri.

Namun peraturan tersebut terkesan tidak membuat pihak sekolah jera, dengan banyaknya dalih pungutan adalah hasil kesepakatan antara orang tua siswa dan Komite sekolah.

Seperti halnya dugaan pungutan liar (Pungli) terjadi kepada Walimurid di MTSN 5 Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Sebagaimana beberapa walimurid kelas IX merasa keberatan atas pungutan yang diduga telah dilakukan oleh Pihak MTSN 5 Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara.

Kepada Media dan LSM Garuda Nasional salah satu Walimurid MTSN 5 yang mengaku namanya Sholihin menyampaikan, bahwa adanya pungutan dari sekolah dengan jumlah Rp 500 ribu/siswa.

” Uang tersebut untuk biaya transportasi mengikuti UAMBN dan UNBK ke SMAN 3 Lubuk Basung, yang berada di Sago Kenagarian Manggopoh,” ungkapnya mewakili Walimurid yang lainnya Selasa (29/1) di pasar Tiku.

Dikatakannya, Pungutan di sekolah tersebut sudah sering terjadi, dengan banyak dalih – dalih.

” Sering terjadi pungutan kepada kami Walimurid, dengan banyak dalih untuk pembangunan, untuk inilah dan banyak lagi seperti baru ini juga meminta uang untuk siswa pergi ujian,” ujarnya.

Orang tua murid ini meminta kepada kementrian Agama Kabupaten Agam untuk memberikan tindakan tegas kepada Sekolah tersebut.

” Kami selaku orang tua tidak selalu memiliki banyak uang, karena mayoritas pencarian dengan cara Nelayan di daerah tiku ini, jadi kami merasa keberatan,” jelasnya.

Disampaikannya, kalau pihak Walimurid membantah saat rapat komite, tentu nantinya akan membahayakan terhadap anaknya.

” Kalau kita banyak membantah atas keberatan atas pungutan tersebut, sementara yang lain ada yang menuruti dan menyepakati, tentu ditakutkan anak kami yang tidak dapat ujian nantinya, oleh karena itu kami menyampaikan hal ini kepada Media dan LSM, karena merasa sangat keberatan,” ulasnya.

Tidak hanya itu, Ia juga merincikan Pungutan yang baru terjadi di MTSN 5 Tiku ini, tentang siswa pergi ujian ke SMAN 3 Lubuk Basung.

” Adapun rincian uang transportasi dari Rp 500 ribu. Satu orang siswa membayar ongkos Rp 12000 x 21 hari, berjumlah Rp 252.000, sementara Sisanya Rp 248.000 dan di kalikan jumlah Siswa sekitar 240 siswa. Maka berjumlah Rp 59.520.000, jadi sisanya uangnya digunakan untuk apa ? ,” ucapnya pula.

Ditempat yang sama, hadir juga beberapa sopir Angkot Jalur Tiku-Lubuk Basung yang mengaku biasanya mereka yang mendapatkan sewaan untuk berpergian siswa.

Para sopir itu mengeluhkan diduga adanya interpensi dari pihak sekolah, dengan mengakibatkan kerugian terhadap mereka.

” Kerugiannya yakni mobil bus untuk mengangkut siswa ujian di sewa dari Payakumbuh konon mobil itu milik salah seorang guru yang mengajar di sekolah itu, dengan ongkos Rp 12.000/siswa dan ditambah satu minibus pribadi dan satu bus angkutan Lubuk Basung Pekan Baru,” jelas Saf didampingi temannya.

Disebutnya, kalau untuk membantu siswa mengikuti ujian dari Tiku ke SMA 3 Lubuk Basung kami para sopir angkot yang biasa mangkal bersedia di bayar Rp 10.000/siswa.

” Sama Seperti tahun-tahun sebelumnya, kenapa sekarang ini lansung di handel oleh pihak sekolah Ada apa ini ?, ” Tanyanya.

Ketika hal ini di konfirmasikan kepada kepala MTSN 5 Tiku Zulherman yang sedang berada di Kemenag Agam mengikuti Rapat. Saat itu dia membenarkan adanya pungutan tersebut, dikarenakan uang hanya tersedia 15 juta dari Dana DIPA.

” Dari jumlah Rp 500 ribu tidak semua untuk transportasi, sebagian dipergunakan untuk membiayai honor teknisi, operator dan biaya sewa komputer, di Sekolah SMAN 3 Lubuk Basung dan juga uang Komite,” jelasnya.

Disampaikannya, selaku Kepala Madrasah tidak pernah mengikuti rapat komite dalam melakukan penyepakatan tentang uang tersebut.

” Kehadiran saya hanya saat membuka acara saja, setelah itu saya meninggalkan ruangan rapat itu, dan apa kesepakatan tentang itu saya tidak pernah ikut, dan hasilnya sudah disepakati antara dua belah pihak antara komite dan Walimurid,” kilahnya.

Sementara menanggapi, Ketua LSM Garuda Nasional DPW Sumbar Bj Rahmad sangat menyayangkan pungli tersebut terjadi. Dikatakannya, apapun alasan pihak sekolah sangat tidak relefan, notabenenya MTSN tersebut statusnya Negeri.

” Kita menduga benar adanya dari investigasi pada orang tua siswa. Pungutan seperti itu sudah sering terjadi dan tidak ada tindakan tegas dari Kemenag Agam,” pungkasnya.

Bj Rahmad menegaskan, Dengan adanya pemberitaan tentang dugaan pungutan liar ini, diminta pada pihak terkait segera menindak lanjutinya.

” Kita juga meminta kepada Penegak Hukum, agar melakukan proses hukum, sehingga Pungli di jajaran pendidikan dan Kemenag dapat di hindari, juga dapat di jadikan efek jera terhadap sekolah yang lain,” tegasnya menambahkan. (Honest)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Gridlove

Palikopost.com adalah Media Masa kini yang menyajikan berita yang berimbang, dengan Menyingkap Fakta Bukan Fiksi.

Kategori

To Top