Hukum & Politik

Enam Kepsek Terancam Sanksi, Setelah Diperiksanya Caleg PKS Oleh Bawaslu

Limapuluhkota, Palikopost.com – Dari Hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Limapuluh Kota, terhadap Caleg DPR – RI dari Partai PKS Nevi Zuairina terbukti tidak melakukan pelanggaran kampanye.

Namun, Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota mencatat, ada enam orang Kepala Sekolah di Kabupaten Limapuluh Kota melakukan dugaan pelanggaran Netralitas ASN.

Oleh sebab itu, keenam Kepala Sekolah tersebut saat ini terancam dikenakan Sanksi, sebab Bawaslu akan melanjutkan persoalannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.

Sebelumnya, Nevi yang juga istri dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno itu dikabarkan dan dilaporkan Ke Bawaslu, karena telah melakukan dugaan pelanggaran kampanye di salah satu SMK Negeri di Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota.

 

Baca Juga : http:/palikopost.com/tak-ingin-dimintai-keterangan-nevi-menghindari-media-lewat-pintu-belakang/

Dalam Rilisnya Ketua Bawaslu Limapuluh Kota, Yoriza Asra menjelaskan, bahwa Nevi Zuairina terlepas dari unsur pidana pemilu pasal 280 ayat huruf h jo pasal 521 UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sehingganya pihak Bawaslu Kabupaten Limapuh Kota tidak dapat melanjutkan persoalan tersebut ke tahap penyidikan.

“ Setelah kami bahas secara mendalam, Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, dinyatakan terlapor yaitu Nevi Zuairina tidak terbukti melakukan pelanggaran kampanye,” ungkapnya Senin (11/3/).

Tidak hanya itu Pihak Bawaslu juga mengungkapkan, bahwa telah menemukan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya terkait Netralitas ASN di pemilu 2019.

Bawaslu menuliskan, ada enam Kepala Sekolah di Kabupaten Limapuluh Kota dan berapa ASN lainya yang diduga melanggar Netralitas.

” Masing-masingnya ialah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 dan 2 Kecamatan Guguak, SMK Negeri Pangkalan Koto Baru, SMK Negeri 1 Kecamatan Luak, SMK Pertanian dan Peternakan Padang Mangateh dan SMK Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh,” terangnya.

Sedangkan lanjutnya, Dugaan Pelanggaran itu juga dilakukan oleh kepala cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Sumbar (Payakumbuh, Limapuluh Kota dan Tanah Datar).

Dikatakan oleh Yoriza Asra bahwa untuk menindaklanjuti yang diduga melakukan pelanggaran tersebut, pihaknya akan meneruskan hasilnya kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Bahkan selanjutnya akan dilanjutkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.

“ Bagaimana hasilnya, itu wewenang KASN. Hari ini kami langsung memberikan dokumen hasil klarifikasi dan pemeriksaan kepada Bawaslu Provinsi Sumbar,” bebernya pula menambahkan.

(Robby)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Gridlove

Palikopost.com adalah Media Masa kini yang menyajikan berita yang berimbang, dengan Menyingkap Fakta Bukan Fiksi.

Kategori

To Top