Sumbar

Walinagari Keluarkan Dua SK, Bantuan KTH Nagari Sitanang Tidak Tepat Sasaran

Agam, Palikopost.com – Proses Bantuan untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) dari UPT Kehutanan Agam di Nagari Sitanang tahun 2018 menuai masalah. Diduga bantuan yang diperuntukkan untuk masyarakat tersebut tidak sesuai sasaran.

Seperti halnya, Bantuan yang berupa bibit dan biaya pengolahan Harian Orang Kerja (HOK) untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) di Nagari Sitanang Kec Ampek Nagari Kabupaten Agam. Dimana saat ini anggota kelompok sudah banyak mengundurkan diri, disebabkan adanya dugaan praktek kecurangan dalam proses pembentukan Pengurus Kelompok.

Tidakhaya itu pemanfaatan bantuan tersebut juga tidak terlaksana dengan baik. Karena bantuan berupa bibit tanaman belum seluruhnya tertanami, Bahkan upah untuk Harian Orang Kerja (HOK) belum sepenuhnya didapatkan oleh pekerja hingga kini.

Baca Juga : lsm-garuda-nasional-indonesia-desak-pihak-hukum-usut-bantuan-kth-nagari-sitanang/

 

Setelah dilakukan investigasi oleh Tim independen, salah seorang anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Nagari Sitanang inisial “ZM” ketika di konfirmasi di Sitanang mengatakan, terkait pengunduran dirinya dari anggota kelompok, ZM sudah melihat adanya kecurangan di kelompok tersebut.

” Untuk Harian Orang Kerja (HOK) diberikan pengurus pun belum sepenuhnya diberikan kepada pekerja yang melakukan penanaman di kebun tersebut,” ujarnya Selasa (26/3) lalu.

Lebih lanjut “ZM” menyebutkan, untuk Hari orang kerja (HOK) yang semula di sampaikan oleh petugas kehutanan akan diberi upah Rp 95.000/hari kerja, namun yang Dibayarkan hanya Rp 75.000/hari kerja.

” Masih Banyak lagi masalah lain yang terjadi. Pada intinya kita selaku anggota kelompok dan pekerja merasa ada pembodohan dan kita menduga ada penggelapan uang yang dilakukan oleh Ketua Kelompok terhadap upah anggota,” jelasnya.

Sebelumnya Surat Keputusan (SK) untuk pengurus Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut sudah dikeluarkan oleh Walinagari Sitanang Afrizal sebanyak dua SK.

Menurut informasi yang juga diberikan oleh Pemuka masyarakat Nagari Sitanang inisial “RN”, bahwa SK Kelompok Tani Hutan (KTH) di Nagari Sitanang Pertama anggotanya berjumlah 22 orang yang dikeluarkan Walinagari, dan Pengurus kelompoknya murni sekitar 90% dari masyarakat Nagari Sitanang.

” Sementara, SK kedua juga di terbitkan Walinagari yang beranggotakan sekitar 34 orang, namun anggota tersebut telah melibatkan orang-orang di luar Nagari Sitanang,” ungkap pemuka masyarakat tersebut.

Dikatakannya, dalam aturan Pembentukan Pengurus Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diketahuinya bahwa yang menjadi pengurus kelompok, murni dari masyarakat sekitar hutan yang dikelola. Akan tetapi sebutnya, struktur Pengurus (KTH) di Nagari Sitanang jelas-jelas sudah melanggar aturan dan perundang-undangan.

” Kita melihat dan mengantongi data bahwa pengurus KTH itu banyak masyarakat dari Luar Nagari Sitanang, Bahkan juga ada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi pengurus, dan ada pula satu keluarga didalam kepengurusan itu. Ini kan tidak sesuai dengan peraturan,” imbuhnya hari lalu.

“RN” juga mengatakan, para pengurus Kelompok Tani Hutan (KTH) ini juga dinilai tidak transparan kepada anggota dan masyarakat, tentang berapa jumlah bantuan yang telah diterima.

” Kita mengindekasikan pihak unit Kehutanan sepertinya ada kongkalingkong dengan pengurus Kelompok Tani Hutan (KTH)  Nagari Sitanang, termasuk Walinagari Sitanang, karena proses pembentukan pengurus kelompok tidak sesuai prosedur,” ulasnya.

Ia menyebutkan, yang disayanginya upah untuk Harian Orang Kerja (HOK) sampai saat ini belum sepenuhnya diberikan oleh Ketua Pengurus Kelompok Tani Hutan (KTH).

” Kita sebagai masyarakat sangat menyangkan hal ini terjadi sebagimana hak pekerja seharusnya di berikan sepenuhnya karena bantuan itu dari Pemerintah,” tambahnya.

Ketika dilakukan konfirmasi kepada  Walinagari Sitanang Afrizal terkait hal itu. Ia mengatakan tidak mengetahui tentang prosedur dan peraturan dalam proses pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) tersebut.

Walinagari beralasan dengan keluarnya dua SK, pada kelompok pertama, jumlah pengurus dan anggotanya hanya 22 orang. Sedangkan SK kedua yang dikeluarkan karena adanya penambahan pengurus dan anggota kelompok menjadi 34 orang.

” SK yang di keluarkan tersebut saya lakukan atas perintah dari Kepala UPT Kehutanan Kabupaten Agam Bapak Afniwirman,” sebut Afrizal.

Sebelumnya, ungkap Walinagari lagi bahwa ia merasa sudah tergesa-gesa  mengeluarkan SK. Dikatakannya,  bahwa dalam hal ini juga tidak pernah ada dilakukan sosialisasi oleh UPT Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam ke Nagari Sitanang.

” Awal mula sebelum pendirian kelompok tersebut saya pernah di panggil ke warungnya oleh Candra Putra yang saat ini sebagai ketua Kelompok KTH Nagari Sitanang. Saat itu hadir pula kepala unit Kehutanan Kabupaten Agam Afniwirman. Setelah itu saya diminta agar secepatnya menerbitkan SK kelompok, karena kelompok KTH Nagari Sitanang akan mendapatkan bantuan,” bebernya.

Ia juga mengaku sebelumnya sudah mengetahui bahwa didalam pengurus kelompok tani Hutan (KTH) yang di SK kannya itu ada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih kurang delapan orang.

” Saya mengeluarkan SK, bertujuan untuk masyarakat, dan saya tidak mengetahui aturan tentang prosedur pembentukan kepengurusan KTH ini, jadi saya hanya mentandatangani SK saja,” sebutnya

Lebih jelas ia menyebutkan, bahkan tentang batas hutan dianya juga tidak mengerti sama sekali.

” Sosialisasi kepada Niniak Mamak pun juga tidak pernah dilakukan oleh Dinas terkait,” ujarnya.

Sedangkan Sebut Walinagari pula, Tentang bantuan berapa jumlah bibit dan Rupiah Harian Orang Kerja (HOK) yang mesti di terima oleh anggota Kelompok dia juga tidak mengetahui sama sekali.

” Tetapi tentang bibit yang belum di tanami pernah dikatakan ketua kelompok kepada saya masih menunggu dana Harian Orang Kerja (HOK) tahun 2019,” tambahnya.

Sementara itu Kepala UPT Kehutanan Agam Afniwirman ketika di konfirmasi beberapa waktu lalu oleh tim wartawan di ruang kerjanya. Afniwirman menyampaikan, keberadaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Nagari Sitanang berada di tanah ulayat.

”  Sebelumnya mengenai KTH telah dilakukan sosialisasi termasuk dilakukan oleh Walinagari. Pada intinya semua telah sesuai prosedur,” ungkapnya.

(Honest)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Gridlove

Palikopost.com adalah Media Masa kini yang menyajikan berita yang berimbang, dengan Menyingkap Fakta Bukan Fiksi.

Kategori

To Top